Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam memonitoring pelaksanaan seleksi pendaftaran siswa baru membuka posko pengaduan berkaitan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Sejumlah aduan dilaporkan masuk ke instansi itu semenjak pengumuman hasil seleksi.
Ternate, Pijarpena.id
Posko pengaduan ini menjadi wadah bagi calon siswa tingkat SMP dan SMA yang menghadapi kendala saat mendaftar, termasuk di Kota Ternate.
Dilaporkan, sejumlah aduan telah diterima lembaga yang beralamat di kelurahan Santiong, Kota Ternate itu, dan akan ditindaklanjuti kepada dinas pendidikan maupun instansi terkait.
Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Malut, Abdy Kusuma, mengaku telah menerima sejumlah laporan pengaduan. Laporan yang diterima rata-rata berupa ketidaklulusan dua pilihan pada sistem online.
“Laporan pengaduan yang diterima pada Rabu, 2 Juli 2025 hanya tidak lulus di dua pilihan melalui sistem online yakni SMAN 10 Kota Ternate, SMAN 8 Kota Ternate, SMAN 4 Kota Ternate dan SMKN 1 Kota Ternate,” ujar Abdy kepada Wartawan pada Rabu, (02/07/2025).
Lebih lanjut, Abdy mengungkapkan jenis pengaduan yang diterima berupa calon mendaftar melalui sistem zonasi, dan prestasi yang tidak lulus dalam sistem online pada pilihan 1 maupun 2.
“Pada saat pengumuman nama mereka tidak keluar pada pilihan 1 maupun 2 sehingga mereka melapor karena mereka juga bingung mau sekolah dimana dan laporan itu sudah ditindaklanjuti ke dinas pendidikan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan terkait masalah penambahan rombongan belajar (rombel) saat ini masih dalam tahapan pengecekan dan pengumpulan data di lapangan.
“Untuk saat tim kami masih dalam pengecekan lapangan. Apabila ada temuan kami akan berikan informasi melalui rilis resmi pada saat rangkuman akhir laporan nanti. Kami akan undang instansi terkait begitu juga media,” tambahnya.
Abdy juga menegaskan apabila ada temuan penambahan Rombel yang sudah membangun ruangan tambahan, agar lebih dipercepat infrastrukturnya dan dapat digunakan tiga bulan setelah siswa masuk.
“Keberadaan ruang rombel harus yang layak agar siswa tak lagi belajar di laboratorium atau perpustakaan yang seharusnya difungsikan untuk kegiatan belajar tambahan dan penelitian,” pungkasnya. (rud/fm)
