Rencana penerapan zero ODOL (Over Dimension Over Load) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di wilayah Maluku Utara, masih mematik respon dari pengamat ekonomi. Kebijakan ini dinilai memiliki sisi positif tapi dapat berdampak bagi ekonomi jangka pendek.
Ternate, Pijarpena.id
Kebijakan untuk memangkas muatan kendaraan angkutan yang melebihi kapasitas ini, memiliki dua sisi dan penting untuk jadi perhatian menurut akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Nurdin I Muhammad.
Dikatakan Nurdin, kebijakan ini tidak hanya positif secara infrastruktur dan keselamatan, namun juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi jangka pendek yang perlu diantisipasi dengan serius.
Aero ODOL, imbuhnya, memang bertujuan baik yaitu menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan akibat kendaraan kelebihan muatan, serta meningkatkan keselamatan berkendara.
“Tapi penerapannya di Maluku Utara perlu mempertimbangkan struktur wilayah yang kepulauan dan logistiknya sangat tergantung pada jalur darat-lintas laut,” ujarnya kepada Pijarpena.id, Jumat (11/07/25).
Dosen ekonomi dan bisnis itu juga menjelaskan, pembatasan muatan logistik kendaraan tersebut akan mengakibatkan pengurangan volume angkutan dalam satu kali perjalanan.
Sehingga, ia bilang, hal ini akan berdampak pada meningkatnya frekuensi distribusi barang yang pada akhirnya memicu pada naiknya biaya logistik.
Baginya, kalau dalam jangka pendek, ini bisa mendorong kenaikan harga barang pokok terutama bahan pangan dan kebutuhan dasar yang sebagian besar masih dipasok dari luar daerah dan paling terdampak itu pada wilayah-wilayah kepulauan yang akses transportasinya terbatas.
“Oleh karenanya, pentingnya strategi transisi yang adaptif. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar kebijakan ini tidak menjadi beban baru bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal,” tuturnya.
Dengan demikian, ia juga menyarankan, solusinya bukan membatalkan kebijakan, tetapi menyiapkan dukungan konkret seperti penambahan armada logistik, penyesuaian tarif distribusi, dan pengawasan adil agar pelaku UMKM tidak dirugikan. Tanpa itu, kata dia, daya beli masyarakat bisa tertekan.
“Maka dari itu, saya berharap agar pelaksanaan zero ODOL ini dilakukan secara bertahap dan partisipatif melibatkan semua pelaku rantai pasok terutama di sektor perdagangan, logistik, dan produsen barang pokok,” pungkasnya. (rud/fm)
