Akurasi dan validitas data oleh pemerintah dianggap masih menjadi masalah terutama berkaitan dengan data sektoral. Padahal, pemerintah membutuhkan keakuratan suatu data terutama berkaitan dengan perencanaan, proses dan evaluasi atas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri.
Ternate, Pijarpena.id
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diminta memperhatikan validitas dan akurasi data, terutama berkaitan dengan data sektoral.
Alasannya, dengan data yang valid dan akurat, setiap perencanaan akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Hal ini yang ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Drs Samsuddin Abdul Kadir MSi ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Satu Data yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di ballroom Muara Hotel Ternate, Jumat (11/07/2025).
Secara mencontohkan berkaitan dengan data penduduk miskin, dimana Sekda menemukan masih ada penduduk miskin atau kurang mampu yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan.
“Terutama berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Walaupun anggaran yang diplot cukup besar termasuk melalui sharing antara (pemerintah) pusat, provinsi serta kabupaten dan kota, masih ditemukan adanya penduduk miskin yang belum masuk atau terdaftar dalam BPJS (jaminan kesehatan). Artinya data yang dimiliki pemerintah belum akurat dan valid sehingga hal ini terjadi,” ujar Sekda Samsudin.
Menurutnya, data memiliki fungsi penting dalam merencanakan kebijakan dan pola pembangunan sekaligus sebagai alat untuk evaluasi terhadap hasil pembangunan itu sendiri.
“Tanpa data yang akurat, maka perencanaan yang disusun tidak tepat sasaran, salah prioritas, salah kebijakan dan rentan pemborosan anggaran,” timpalnya.
Selain itu, Sekda juga mengakui, saat ini kendala dan masalah yang dihadapi yakni adanya kecenderungan data yang terhimpun belum terkonsolidasi atau masih tersebar di instansi sektoral.
“Selain itu kualitasnya belum terjamin serta ada kesenjangan antara kebutuhan dan data yang tersedia. Kemudian belum terintegrasi dan sulit diakses, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola data,” ungkapnya.
Hal inilah, kata Sekda, yang menjadi faktor penghambat dalam penyediaan data yang berkualitas yang berdampak dalam menentukan perencanaan dan arah kebijakan pembangunan.
“Untuk itu, melalui forum ini, diharapkan melahirkan adanya ketersediaan data yang berkualitas yang merupakan bagian integral dan holistik untuk menentukan perencanaan pembangunan kedepannya,” pungkasnya berharap.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi mengatakan, Rakor Forum Satu Data Tahun 2025 memiliki tujuan membangun koordinasi dan sinergitas serta pengelolaan yang efektif untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dibagi-pakaikan, dikelola seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.
“Untuk itu, harapan kedepannya terjadi kolaboratif terbuka pemerintah antara OPD dan stakeholder berkaitan kualitas data. Data yang berkualitas akan bermuara pada pembangunan yang berkualitas, perencanaan berbasis fakta, dan penganggaran berbasis kinerja,” pungkas Sarmin. (fm)
