Dalam kunjungan kerjanya ke Maluku Utara, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, berkomitmen mengembangkan pelayanan percepatan sertifikasi tanah dan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di provinsi ini.
Ternate, Pijarpena.id
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan, persoalan pendaftaran tanah saat ini akan ditangani langsung oleh Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang itu diwajibkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda).
“Masalahnya sekarang, tinggal alokasi perbanyakan anggaran PTSL saja,” ujarnya pada wartawan saat Rakor Pertahanan dan Tata Ruang di Bela Hotel Ternate, Sabtu (23/082025).
Nusron menyebutkan, untuk di Maluku Utara saat ini ada 4.000 bidang telah selesai dan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, diminta tambahan 5.000 bidang.
Selain itu, Nusron juga beberkan tentang banyaknya kabupaten dan kota yang belum menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Hitungan kita di Maluku Utara masih ada 40 persen yang belum menyusun RDTR. Insya Allah tahun depan kita komitmen jadi target untuk bisa diselesaikan,” bebernya.
Meski begitu, Nusron mengaku saat ini masih banyak gesekan spasial. Di Indonesia sendiri one map policy (kebijakan satu peta) belum keseluruhan selesai termasuk di Maluku Utara.
“Untuk di tahun ini, (kebijakan) satu peta masih di Pulau Jawa dan Kalimantan. Dan mungkin tahun 2026/2027 masuk di Maluku Utara. Dan di 2028, Insya Allah selesai semua,” tuturnya.
Lebih lanjut ia bilang, kalau pun one map policy telah selesai semua, ini menjadi syarat acuan untuk menyelesaikan masalah sertifikasi tanah dan RDTR di Maluku Utara.
“Insya Allah di Maluku Utara ini akan kami penuhi semuanya di tahun depan,” pungkasnya singkat. (rud/fm)
