Ini Alasannya Pedagang di Ternate Enggan Jual Beras SPHP

Ini Alasannya Pedagang di Ternate Enggan Jual Beras SPHP
Beras SPHP di gudang Dolog Ternate yang siap didistribusi. (Foto: Pijarpenaa.id/Rudi Ruhiat)

Aturan untuk distribusi dan kualitas beras SPHP disebutkan jadi penyebab enggannya pedagang menjual beras yang didistribusi pemerintah untuk ketahanan pangan itu.

Ternate, Pijarpena.id

Meski harganya lebih rendah dari beras umumnya, para pedagang khususnya Sembako, enggan menjual beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau yang lazim disebut beras SPHP. Contohnya di pasar Higienis Bahari Berkesan dan pasar Percontohan Ternate.

Kualitas beras disebut kurang bagus dan aturan yang diterapkan dinilai ribet karena mesti melaporkan transaksi lewat aplikasi Klik SPHP, jadi alasan pedagang.

Usman (50 tahun), salah satu pedagang sembako di Pasar Percontohan Ternate mengaku, enggan membeli dan menjual beras SPHP dari pihak Bulog. Ia beralasan, kualitas beras tersebut tidak bagus dan ribet karena melalui aplikasi.

“Untuk sekarang kami tidak jual beras SPHP karena kualitasnya tidak bagus dan ribet pengurusannya,” ujarnya pada wartawan, Selasa (26/08/2025).

Baca pula:  Ini Reaksi PPN Ternate soal Insiden Pembuangan Limbah Ikan di Pantai

Dirinya menilai aturan distribusi beras SPHP yang melekat saat ini justru menyulitkan dan mengaku sangat ribet.

“Beras SPHP harganya 65 ribu rupiah per lima kilogram. Dan cara distribusinya pakai aplikasi klik SPHP. Memang ribet, tapi kami dituntut untuk ikut aturan. Kalau waktu dulu kan transfernya langsung lewat bank. Sekarang melalui aplikasi klik SPHP,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (Bulog) Cabang Ternate Jefry Tanasi mengatakan, untuk mitra-mitra dengan Perum Bulog Cabang Ternate diwajibkan  menggunakan klik SPHP.

“Tujuannya untuk melihat mulai dari proses pemasaran dan penjualan itu tepat sasaran ke masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan yang mungkin terjadi di lapangan,” katanya.

Baca pula:  Sedia Tempat Pembuangan, Limbah Ikan di PPN Ternate Diolah jadi Kompos

Meski begitu, ia mengaku bukan hal yang gampang untuk mitra dalam mengaplikasikannya. Tetapi ini karena beras pemerintah, yang dikenakan subsidi kepada pedagang.

“Maka dari itu perlu ada kontrol dan pengawasannya melalui aplikasi agar lebih memudahkan pihak pedagang,” ucapnya.

Menurutnya, kesulitan mitra dalam beradaptasi dengan aplikasi Klik SPHP lambat-laun bakal terbiasa dalam pengoperasiannya. Bahkan, lanjut Jefry, pihaknya selalu mensosialisasikan kepada mitra saat datang order.

“Ini karena masih di awal, ke depan kalau sudah terbiasa pasti bisa. Mitra juga sebenarnya sudah diberikan sosialisasi setiap datang untuk mengorder,” ungkapnya.

Soal kualitas beras SPHP, kata dia, bahwa beras di dalam negeri memang kualitasnya masih rendah dibanding beras luar negeri. Meski begitu, program beras SPHP sebagai bentuk swasembada agar produksi pangan tidak bergantung lagi ke luar negeri.

“Masih bisa dikonsumsi. Dan, belum kita dapatkan yang konsumsi mengalami gangguan kesehatan,” pungkasnya. (rud/fm)

WhatsApp Channel PIJARPENA.ID