Sejumlah hal dibahas Gubernur Malut saat beraudensi dengan Menteri Haji dan Umrah. Soal daftar tunggu dan perbaikan ekosistem pelayanan haji dan umrah jadi pembahasan utama.
Ternate, Pijarpena.id
Ada asa di balik panjangnya daftar tunggu (waiting list) bagi ribuan calon jamaah haji di Maluku Utara (Malut) untuk dapat segera menunaikan ibadah rukun Islam kelima itu.
Dan harapan itulah yang dibawa Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, di kesempatan beraudiensi dengan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta pada Selasa (17/03/2026).
Poin lain yang juga dibahas dalam pertemuan itu terkait optimalisasi kuota bagi jamaah haji asal Provinsi Malut guna kepastian bagi jamaah dalam daftar tunggu yang cukup panjang.
Menhaj sendiri menekankan pentingnya keadilan distribusi kuota di tingkat kabupaten dan kota agar berjalan secara transparan dan akuntabel.
Di kesempatan itu, Gubernur Sherly mengapresiasi respons cepat Kementerian Haji dan Umrah dalam mengakomodasi kebutuhan spesifik jamaah dari wilayahnya.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan haji dan umrah yang lebih inklusif dan berkualitas bagi masyarakat Malut,” ucap gubernur sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Dalam pertemuan itu juga, Menhaj menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan jamaah mendapatkan hak-haknya secara maksimal selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem pelayanan haji dan umrah terutama bagi jamaah di wilayah Indonesia Timur,” ujar Menhaj.
Selain itu, fokus pembahasan juga mencakup pada peningkatan infrastruktur pendukung dan akses transportasi bagi jamaah asal Maluku Utara.
Hal ini guna memastikan kenyamanan mobilitas, baik saat keberangkatan dari daerah asal maupun selama berada di tanah suci.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Haji dan Umrah bersama Pemprov Maluku Utara juga berkoordinasi mengenai standardisasi skrining kesehatan agar sesuai dengan regulasi terbaru Pemerintah Arab Saudi.
“Mengingat tingginya persentase jamaah lanjut usia, perlu adanya pemahaman bagi para petugas haji pendamping terhadap budaya dan bahasa lokal Maluku Utara untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jamaah,” tambah Menhaj.
Sementara itu, untuk meningkatkan kemandirian jamaah, kedua belah pihak menyepakati adanya kerja sama penguatan edukasi manasik yang lebih mendalam.
Hal ini mencakup pemahaman tata cara ibadah hingga sosialisasi regulasi terbaru di Tanah Suci agar jamaah dapat beribadah dengan lebih khusyuk dan tertib. (fhm)
